Sumenep, angkatberita.id — Misteri kematian pasien berinisial H di Puskesmas Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kian memanas dan menuai polemik serius. Hingga kini, penyebab pasti meninggalnya warga Desa Bluto pada 24 November 2025 belum terungkap secara transparan. Keluarga korban pun mendesak Komisi IV DPRD Sumenep segera membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengungkap kebenaran di balik insiden tersebut, Rabu (17/12/2025).
Desakan itu disampaikan langsung oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Taretan Legal Justitia, Zainurrozi, selaku pendamping hukum keluarga pasien. Ia menilai pembentukan tim independen menjadi keharusan mutlak, mengingat hingga saat ini tidak ada kejelasan hasil investigasi dari pihak Dinas Kesehatan.
“Sampai sekarang kami tidak pernah menerima hasil investigasi yang katanya sudah dilakukan Dinas Kesehatan di Puskesmas Bluto. Semuanya gelap dan tidak transparan,” tegas Zainurrozi.
Ia bahkan menuding Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep terkesan menutup diri dan tidak profesional dalam menangani kasus kematian pasien tersebut.
“Apapun yang dilakukan Dinas sejauh ini terkesan percuma. Itu hanya seperti laporan sampah yang dibiarkan menumpuk di atas meja dan tidak pernah ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya dengan nada keras.
Menurutnya, tanpa tim independen, upaya pengungkapan kebenaran akan terus buntu. Oleh karena itu, ia menegaskan pembentukan Tim Independen Pencari Fakta menjadi langkah krusial agar kasus kematian pasien H dapat terungkap secara terang benderang.
“Kalau tidak ada tim independen, publik wajar curiga. Diamnya Dinas Kesehatan sama saja dengan melindungi kesalahan bawahannya,” katanya.
Tak hanya berhenti pada desakan formal, Zainurrozi memastikan pihak keluarga korban juga tengah menyiapkan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes atas sikap diam Dinkes P2KB Sumenep.
“Kami menilai Dinas Kesehatan tidak profesional. Maka selain mendesak pembentukan tim independen, kami juga akan melakukan aksi demonstrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, mengaku akan menampung seluruh aspirasi keluarga pasien. Ia menyatakan DPRD memiliki mekanisme dan kewenangan yang harus ditempuh dalam menangani persoalan tersebut.
“Tentu ini ada proses yang harus kami lalui. Sebagai wakil rakyat, kami akan menampung dan memperjuangkan aspirasi ini sesuai kewenangan Komisi IV,” ujarnya.
Namun sebelumnya, Mulyadi justru telah menyampaikan pernyataan tegas yang menguatkan dugaan adanya kelalaian dalam kasus kematian pasien H.
“Kami Komisi IV lebih tegas bahwa ini adalah kelalaian pihak puskesmas,” kata politisi Partai Demokrat itu.
Tak hanya itu, Komisi IV DPRD Sumenep juga telah memerintahkan Dinkes P2KB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Puskesmas Bluto.
“Kami merekomendasikan evaluasi secara total,” tegas Mulyadi.
Sebagaimana diketahui, pasien berinisial H meninggal dunia saat menjalani perawatan di Puskesmas Bluto. Keluarga korban menduga kuat kematian tersebut dipicu oleh kelalaian petugas medis, di antaranya dugaan tabung oksigen dalam kondisi kosong saat dibutuhkan serta keterlambatan proses rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. (Yf)
Komentar