Bangkalan. angkatberita.id
Kodim 0829/Bangkalan menerima kunjungan silaturahmi dari LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) di Makodim, Jalan Letnan Abdullah No. 4, Kamis (27/2/2026). Audiensi tersebut membahas sejumlah aspirasi terkait transparansi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bangkalan.
Rombongan LIRA diterima langsung oleh Pasiintel Kodim 0829/Bangkalan, Lettu Cpl M. Sudi Susanto. Dalam forum yang berlangsung terbuka itu, perwakilan LIRA menyampaikan berbagai pertanyaan, mulai dari legalitas koperasi, perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), keterbukaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), keterlibatan kepala desa, hingga legalitas material Galian C yang digunakan dalam pembangunan.
Audiensi juga dihadiri Ketua PWI Kabupaten Bangkalan, menandakan perhatian publik dan insan pers terhadap proyek yang tengah berjalan tersebut.
Menanggapi berbagai pertanyaan itu, Pasiintel menegaskan bahwa program KDKMP merupakan kebijakan nasional pemerintah. TNI AD, termasuk Kodim 0829/Bangkalan, tidak berada pada ranah pengelolaan anggaran maupun penyusunan rencana teknis pembangunan.
“Kodim hanya menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan kewilayahan. Kami tidak memegang anggaran dan tidak menyusun RAB. Pelaksanaan teknis menjadi tanggung jawab pelaksana, yakni PT Agrinas. Babinsa di lapangan sebatas memastikan pekerjaan berjalan sesuai desain dan spesifikasi yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan, apabila terdapat aspek administratif seperti PBG maupun perizinan material yang masih berproses, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan instansi teknis dan pihak pelaksana. Kodim, lanjutnya, justru mendorong agar seluruh dokumen legalitas dipenuhi untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Kedua pihak sepakat bahwa kontrol sosial merupakan bagian penting dalam mengawal pembangunan agar tetap berada pada koridor hukum dan kepentingan masyarakat.
Kodim 0829/Bangkalan menegaskan untuk tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan, sembari mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Bangkalan.
Komentar