MURATARA,Angkatberita.id-Rapat Paripurna DPRD yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD, Muhammad Ruslan dari Fraksi Demokrat.
Ia menilai rendahnya tingkat kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun anggota dewan menjadi persoalan serius yang dapat menghambat evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, Ruslan menegaskan bahwa LKPJ seharusnya menjadi cerminan nyata dari hasil kerja pemerintah selama satu tahun terakhir, termasuk capaian indikator seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, hingga tingkat pengangguran.
“Bagaimana kita bisa membahas capaian-capaian tersebut jika kepala OPD, sekretaris, bahkan anggota DPRD sendiri banyak yang tidak hadir? Ini menjadi catatan penting karena menyangkut kualitas pembahasan,” tegasnya dalam rapat Paripurna LKPJ tahun 2025,Selasa (31/3/2025)
Ia juga mengingatkan agar persoalan absensi tidak dianggap sepele. Menurutnya, kehadiran dalam rapat komisi maupun paripurna merupakan kewajiban utama sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.
Ruslan menambahkan, tanpa kehadiran aktif dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun LKPJ, sulit bagi semua pihak untuk memahami perkembangan pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Bagaimana kita mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan? Berapa panjang jalan yang sudah dibangun, berapa sekolah dan jembatan yang telah direalisasikan, jika kita sendiri tidak pernah hadir dalam pembahasannya,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk lebih serius dalam mengikuti agenda-agenda penting DPRD. Menurutnya, rapat komisi dan paripurna merupakan ruang strategis untuk menggali, mengevaluasi, serta merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
“Kalau pola pikir seperti ini terus dipertahankan, maka daerah ini tidak akan maju. Kehadiran dalam rapat jauh lebih penting dibandingkan agenda lain yang masih bisa ditunda, kecuali dalam kondisi mendesak,” pungkasnya.
Ruslan berharap ke depan seluruh anggota DPRD dan OPD dapat meningkatkan disiplin serta komitmen dalam menghadiri setiap rapat, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
Komentar