PAMEKASAN (ANGKAT BERITA) Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, kian memanas, proyek kemakmuran petani yang dikucurkan negara itu kini dituding kuat sengaja dijadikan ajang “bancakan” oleh pelaksana di bawah hidung pengawas. Rabu (19/08)
Tarik ulur dugaan penyelewengan ini semakin vulgar karena melibatkan Kepala Desa Nyalabuh Laok selaku pihak pelaksana lapangan dan Eni oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, struktur bangunan lama dilaporkan sengaja tidak dibongkar total, melainkan ditumpuk langsung dengan bangunan baru yang sekedar dipoles lewat metode tambal sulam, praktek lancung ini diduga sengaja dipelihara demi meraup keuntungan sepihak di atas kerugian keuangan negara.
Sengkarut ini pertama kali mencuat melalui laporan investigasi media lokal angkatberita.id, fakta lapangan memperlihatkan bahwa pekerjaan fisik saluran irigasi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) tersebut menabrak standar teknis konstruksi.
Bukannya mendirikan fondasi baru yang kokoh, proyek bernilai ratusan juta rupiah ini justru menumpang hidup di atas sisa bangunan lawas,
gelombang protes keras dari masyarakat dan aktivis Gerakan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) sempat memaksa Eni turun gunung langsung ke lokasi, namun, inspeksi mendadak tersebut dituding hanya drama panggung birokrasi.
Kedatangan Eni di Pamekasan sama sekali tidak membuahkan hasil nyata, tidak ada perintah pembongkaran ulang, tidak ada evaluasi terbuka, dan kelanjutan pengerjaan oleh sang kades melenggang tanpa hambatan.
Upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan oleh jurnalis kepada seksi Operasi dan Pemeliharaan (OP) PIAT BBWS Brantas, otoritas terkait awalnya melempar janji normatif: “Siap, akan ditindaklanjuti.” namun, saat ditagih bukti konkret dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan PPK instansi vertikal tersebut mendadak mengunci rapat informasi.
Demi keberimbangan berita, pihak media bahkan telah meminta kontak person PPK secara resmi kepada OP PIAT hingga melayangkan laporan melalui kanal pengaduan resmi BBWS Brantas, hasilnya? Nihil, pengaduan tersebut diabaikan tanpa respon, dan nomor kontak sang pejabat disembunyikan rapat-rapat.
Sikap pura-pura pilon, menyembunyikan akses pejabat publik, dan bungkam massal ini memperkuat kecurigaan publik adanya kongkalikong yang terstruktur, pengawasan institusi seolah sengaja dimatikan untuk mengamankan posisi pelaksana lapangan yang ironisnya merupakan seorang Kepala Desa Nyalabuh Laok, figur yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindung amanah uang rakyat.
Bungkamnya pihak BBWS Brantas dan aksi “sembunyi tangan” Pihak OP PIAT memantik reaksi keras dari internal organisasi pergerakan, Ketua Umum Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), Rifai Lasbandra, angkat bicara dengan nada tinggi dan mengecam keras pembiaran sistematis ini.
“Sikap pilon yang dipertontonkan BBWS Brantas bukan lagi sekedar kelalaian administrasi, melainkan indikasi kuat adanya permufakatan jahat untuk melindungi koruptor anggaran irigasi,” tegas Rifai Lasbandra saat memberikan pernyataan resmi kepada awak media.
Rifai menambahkan, tindakan Kades Nyalabuh Laok yang mendompleng bangunan lama jelas merupakan pembodohan publik dan perampokan hak-hak petani lokal, GASI memastikan tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat dijadikan bancakan tanpa pertanggungjawaban.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas berupa pembongkaran dan evaluasi total dari BBWS Brantas, kami dari GASI yang akan bergerak memformalkan temuan investigasi ini menjadi laporan pidana korupsi, kami akan seret oknum PPK dan Kades tersebut ke meja hijau!” cetus Rifai dengan nada geram.
Sinergi diam antara Pejabat Pembuat Komitmen dan oknum pelaksana dalam membiarkan kas negara digerogoti secara kasat mata adalah tamparan keras bagi transparansi publik sekaligus pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Ketika kanal pengaduan resmi dan PPK internal sengaja memblokade diri, maka pengawasan internal murni dianggap telah gagal total Jika BBWS Brantas tetap memilih tidur dan membiarkan uang negara dijadikan bancakan di Desa Nyalabuh Laok, maka giliran Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan atau Unit Tipikor Kepolisian setempat yang dituntut turun tangan menyeret para aktor ini sebelum bukti fisik di lapangan hilang dikubur tanah. (BBG)
Komentar