PAMEKASAN (ANGKAT BERITA) Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan mendadak riuh pada Selasa siang, 30 Juni 2026.
Alih-alih disambut dengan dialog formal, gerbang kantor bupati justru “dihadiahi” daster dan pakaian dalam wanita (bra) oleh ratusan demonstran yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pantura (Formatur).
Pakaian wanita itu bukan salah alamat, melainkan simbol satir yang sengaja dilemparkan untuk menuding kepemimpinan Bupati Kholilurrahman yang dianggap penakut, mandul eksekusi, dan kehilangan nyali dalam menata birokrasi.
Lebih dari satu tahun memegang kendali penuh atas Bumi Gerbang Salam, rapor Kholilurrahman dinilai merah membara, roda pemerintahan dituding berjalan pincang akibat hobi bupati memelihara status Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan-jabatan strategis.
“Hari ini masih ada 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Plt, Direktur RSUD masih Plt, 12 Kepala Puskesmas masih Plt, dan 117 Kepala Sekolah juga belum definitif,” teriak koordinator lapangan aksi, Hendra.
“Kalau seperti ini terus, di mana letak keseriusan pemerintah membangun birokrasi yang profesional?” Ucapnya
Bagi para demonstran, pembiaran posisi Plt yang berlarut-larut ini bukan sekedar urusan keterlambatan administrasi alias *clerical error*, ada kelumpuhan manajerial yang sistemik, pejabat berstatus Plt, secara aturan, memiliki kewenangan yang dikebiri, mereka tidak bisa mengambil keputusan strategis, mandul dalam eksekusi anggaran besar, dan selalu dibayangi ketidakpastian, akibatnya, pelayanan publik di tingkat dasar seperti kesehatan dan pendidikan ikut tersandera.
Mandeknya pengisian jabatan definitif ini memicu spekulasi liar di luar pagar pendopo, masyarakat mulai mengendus adanya bau busuk tarik-menarik kepentingan di lingkaran dalam bupati.
Dalam orasinya, Hendra melempar bola panas yang membuat kuping para pejabat di sana memerah, ia blak-blakan menuding adanya intervensi pihak luar struktur pemerintahan yang mendikte keputusan bupati.
Nama “istri muda” sang bupati bahkan disebut-sebut ikut mengendalikan bidak catur birokrasi di Pamekasan, tentu saja, tudingan miring ini dilemparkan sebagai bagian dari akumulasi kekecewaan massa, meski sejauh ini belum disertai bukti hitam di atas putih maupun konfirmasi resmi dari yang bersangkutan.
“Publik berhak curiga, lebih dari satu tahun tidak ada kepastian pengisian jabatan strategis, sapa yang sebenarnya mengendalikan pemerintahan ini? Kenapa Bupati seolah tidak mampu mengambil keputusan?” cecar Hendra.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika massa menuntut sang bupati keluar dari ruangannya yang ber-AC untuk menemui demonstran di bawah terik matahari.
Namun, Kholilurrahman tak kunjung menampakkan batang hidungnya, kecewa karena merasa aspirasinya dicampakkan, massa yang meradang nekat merangsek masuk dan melakukan *sweeping* ke dalam gedung kantor kabupaten, hasilnya nihil, ruang kerja bupati melompong.
Anomali birokrasi kian telanjang ketika Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, yang mencoba meredam amuk massa, justru gagap saat ditanya keberadaan atasannya, di tengah jam dinas yang krusial itu, sang Sekda bahkan tidak mampu menunjukkan surat tugas atau agenda resmi perjalanan luar kota sang bupati.
Aksi kejar-kejaran argumen sempat memanas dan memicu gesekan fisik sebelum akhirnya aparat keamanan turun tangan menjinakkan situasi.
Formatur akhirnya membubarkan diri dengan meninggalkan ancaman serius, mereka memberikan tenggat waktu alias ultimatum 7×24 jam bagi Kholilurrahman untuk segera mendefinitifkan ratusan jabatan yang kosong.
Jika dalam seminggu ke depan pendopo tetap bergeming, mereka berjanji akan melumpuhkan Pamekasan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar.
“Kami tidak ingin birokrasi Pamekasan terus dijadikan arena tarik-menarik kepentingan yang merugikan masyarakat,” tegas Hendra memungkasi aksi.
Komentar