Aceh Utara / angkatberita.id — Tim Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon menemukan sejumlah persoalan teknis dan keselamatan dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Gampong Matang Bayu, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara.
Temuan itu diperoleh melalui investigasi lapangan yang dilakukan pada Senin, 9 Februari 2026, pukul 14.00 WIB. Berdasarkan data tim, sebanyak 10 unit huntara (setara dua kopel) tengah dibangun oleh pelaksana teknis CV Hana, yang memulai pekerjaan pada awal Februari 2026 dengan anggaran Rp85 juta untuk lima unit atau satu kopel.
“Spesifikasi bangunan meliputi bilik seluas 4,8 x 3,6 meter dan fasilitas kamar mandi/WC berukuran 120 cm x 120 cm. Hingga saat investigasi, progres pembangunan diperkirakan 30–40 persen,” jelas Masri, Ketua Aliansi Pers.
Namun dari pengamatan lapangan, tim menemukan beberapa potensi risiko serius. Lokasi huntara berada hanya sekitar tiga meter dari badan jalan nasional, sehingga berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, beberapa bangunan berada tepat di bawah jaringan listrik PLN tanpa pelindung, menimbulkan ancaman bagi keselamatan penghuni. Potensi longsor juga terdeteksi karena timbunan tanah belum melalui proses pemadatan memadai.
“Lokasinya sangat berisiko terhadap keselamatan yang akan menempati huntara tersebut,” tegas Masri.
Sementara itu, Geuchik Gampong Matang Bayu, Basyaruddin, menyebut jumlah rumah rusak berat mencapai 21 kepala keluarga (KK). Ia menambahkan, sejauh ini belum ada petugas yang menanyakan preferensi korban, apakah memilih huntara komunal atau huntara insitu di lokasi rumah masing-masing.
Sebagian besar korban banjir diketahui lebih memilih membangun huntara di lokasi rumah masing-masing. Hingga kini, hanya dua kepala keluarga yang bersedia menempati huntara komunal setelah selesai dibangun. Sisanya memilih tinggal di rumah keluarga atau membangun hunian darurat secara mandiri.
Tim Aliansi Pers menekankan, proses pembangunan huntara harus tetap memperhatikan aspek keselamatan, kebutuhan riil korban, dan standar teknis bangunan, agar hunian yang dibangun benar-benar layak huni dan aman bagi masyarakat terdampak bencana.
Komentar