SAMPANG (ANGKAT BERITA) Krisis distribusi air bersih dan manipulasi tagihan fiktif yang mencekik pelanggan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang memantik kemarahan publik, sengkarut ini kini bergulir menjadi bola panas yang mengarah langsung pada komitmen ketegasan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi (Haji Idi), untuk membersihkan sarang mafia air di tubuh BUMD tersebut.
Kasus ini muncul setelah warga Desa Baruh, Kecamatan Kota Sampang, menggeruduk kantor PDAM akibat pasokan air yang mati total selama tiga bulan, sementara nota tagihan bulanan tetap ditarik secara rutin.
Ironisnya, di saat rakyat kecil dipaksa membayar meteran yang hanya mengeluarkan angin, ribuan kubik air diduga sengaja diselewengkan melalui pipa liar berskala besar untuk mengairi lahan pertanian komersial, termasuk perkebunan tembakau swasta.
Pengakuan Direktur Utama PDAM Sampang, Amin Arif Tirtana, mengenai temuan delapan titik pencurian air berskala besar justru dinilai sebagai bukti nyata bobroknya pengawasan internal.
Sabotase pipa utama demi bisnis perkebunan ilegal tidak mungkin berlangsung menahun dan rapi tanpa adanya kongkalikong atau pembiaran dari oknum pejabat internal PDAM sendiri, langkah manajemen yang hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan pemutusan sepihak menuai kritik tajam.
Kebijakan lembek ini dinilai sengaja dilakukan untuk memutus mata rantai pengusutan agar tidak menyentuh aktor intelektual di dalam perusahaan.
Sikap abai manajemen PDAM memicu reaksi keras dari elemen pemuda daerah, tokoh pemuda Sampang, Saladin Attamimi menegaskan bahwa praktek ini merupakan bentuk kejahatan struktural yang mengorbankan hak hidup masyarakat bawah.
“Rakyat dipaksa membayar angin, sementara air dialirkan ke bisnis perkebunan, ini jelas kejahatan struktural, bukan sekedar kendala teknis, mustahil praktek ilegal ini berjalan rapi menahun tanpa restu oknum pejabat internal PDAM,” ujar Saladin dengan nada geram. Sabtu (01/07)
Saladin mengingatkan publik akan rekam jejak kepemimpinan Bupati Haji Idi yang dikenal sigap dan radikal, termasuk aksi ikoniknya melantik Penjabat Sekda pada tengah malam demi efektivitas birokrasi, kini, publik menantang keberanian sang Bupati untuk menerapkan ketegasan yang sama di tubuh Perumda Trunojoyo.
“Masyarakat Sampang tahu rekam jejak ketegasan Haji Idi, kami para pemuda menantang nyali dan komitmen beliau untuk membersihkan BUMD ini sampai ke akar-akarnya, oknum pejabat PDAM yang terindikasi main mata wajib dievaluasi total, dicopot, dan diseret ke ranah pidana Polres Sampang!” tegas Saladin.
Guna menyelamatkan hak publik dan aset daerah, komitmen Bupati Sampang kini dinilai dari keberaniannya mengeksekusi empat tuntutan nyata:
- Menonaktifkan segera pejabat teknis di bidang distribusi dan pengawasan jaringan yang terindikasi lalai atau terlibat.
- Menggandeng BPKP untuk membongkar aliran dana dan mencocokkan volume air keluar dengan realisasi pendapatan penagihan.
- Mendorong Polres Sampang melakukan penyidikan formal atas delik pencurian air masif dan pungutan liar tagihan fiktif demi efek jera.
- Menghapus sistem pencatatan manual dan menerapkan Smart Metering berbasis GPS untuk mengunci ruang gerak oknum lapangan yang gemar memanipulasi data.
Masyarakat Sampang menunggu apakah jargon ketegasan pemerintah daerah akan mewujud nyata dalam bentuk pembersihan korporasi, atau justru hilang bersama jeritan warga yang terus kehausan. (Tim Redaksi)
Komentar