Sumenep, angkatberita.id – Aroma busuk dugaan permainan proyek kembali menyeruak dari tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep. Proyek pengadaan seragam sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) tahun anggaran 2025 senilai lebih dari Rp 3 miliar kini berubah menjadi polemik panas yang menimbulkan gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Namun ironisnya, di tengah derasnya sorotan publik, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra, justru memilih bungkam. Tak ada klarifikasi, tak ada penjelasan — hanya diam seribu bahasa, seolah tak peduli dengan kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan dana fantastis tersebut.
Sikap pasif sang kadis membuat publik makin geram, apalagi setelah bawahannya, Kepala Bidang SD Ardiansyah, terlibat adu ucapan panas dengan anggota DPRD dan disebut “bermulut comberan” lantaran diduga melempar tuduhan tanpa dasar terkait siapa yang bermain dalam proyek tersebut.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari aktivis YLBH Madura, Dayat Mahjonk, yang menilai sikap Kadisdik Agus Dwi Saputra sebagai bentuk pengecut dan tidak bertanggung jawab terhadap jabatan publik yang diembannya.
“Kadisdik banci bicara. Ia tidak berani menjelaskan ke publik soal proyek seragam Rp 3 miliar lebih yang bikin gaduh. Ini bukan soal teknis, tapi soal moral dan tanggung jawab kepada rakyat,” tegas Dayat, Selasa (15/10/2025).
Lebih jauh, Dayat menilai kebijakan pengadaan seragam yang diduga dikuasai oleh kelompok tertentu justru membunuh perlahan UMKM lokal, terutama para penjahit dan pedagang kain di Sumenep yang seharusnya bisa diberdayakan.
“Ini sniper yang menyamar jadi pejabat. Kebijakan itu seperti peluru yang menembak mati pelaku UMKM lokal. Pemerintah seharusnya melindungi dan memberdayakan, bukan malah menyingkirkan rakyat kecil demi keuntungan segelintir orang,” ujarnya tajam.
Dayat juga mendesak pihak berwenang, termasuk DPRD dan aparat penegak hukum, untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan permainan dalam proyek pengadaan seragam tersebut.
“Kami akan terus memantau proyek ini. Kalau perlu, kami akan buka semua data di lapangan. Jangan sampai uang rakyat dijadikan bancakan,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon tak mendapat respons. (Asm)
Komentar