SAMPANG (ANGKAT BERITA) Di tengah gemerlapnya seremonial “Festival Pesisir Pantai ke-5 di Pulau Mandangin 14 – 15 Agustus 2026” yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, kontradiksi tajam justru terlihat di berbagai sudut wilayah lainnya.
Gelaran budaya tahunan yang diklaim sebagai motor penggerak ekonomi tersebut dinilai sekedar menjadi kosmetik politik yang menutupi luka lama daerah, krisis air bersih akut dan kemiskinan struktural yang belum terurai.
Saat para pejabat birokrasi berpidato tentang kemandirian ekonomi kepulauan, di satu sisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang justru mencatat realitas yang berbanding terbalik, sebanyak 78 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Sampang kini resmi masuk kategori kering kritis akibat puncak musim kemarau.
Ketimpangan kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, di Desa Larlar, Kecamatan Banyuates, warga harus merogoh kocek hingga Rp500.000 per tangki demi mendapatkan air bersih karena sumur dan sungai telah mengering total, ironisnya, di tengah kepungan krisis air yang meluas ini, armada bantuan dari Pemkab Sampang dilaporkan sangat terbatas.
Kritik tajam terhadap model tata kelola anggaran daerah ini disuarakan secara lugas oleh tokoh kebijakan fiskal nasional asal Sampang Madura, Said Abdullah menegaskan bahwa ketidakmampuan daerah dalam menyelesaikan krisis dasar bukan disebabkan oleh keterbatasan dana, melainkan kegagalan dalam menetapkan prioritas belanja publik.
“Ruang fiskal di APBD itu selalu ada untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, persoalannya hari ini bukan pada kemampuan anggaran, tetapi terletak pada hal sederhana yang sering kali langka di birokrasi, yaitu kepedulian,” ujar Said Abdullah. Rabu (19/08)
Ia menambahkan bahwa program-program pembenahan hajat hidup orang banyak harus didasarkan pada kepentingan publik yang lebih luas, bukan berdasarkan selera elite politik sesaat. “Kajian mendalam diperlukan agar kebijakan itu menjawab akar masalah, alih-alih melakukan percepatan, panggung seremonial tidak akan berarti apa-apa bagi peningkatan kesejahteraan nyata rakyat Madura jika kebutuhan dasar mereka diabaikan,” tegasnya secara tajam.
Sinergi pembangunan yang kerap digaungkan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, dinilai berjalan pincang di lapangan, selama alokasi APBD dan perhatian pemerintah daerah masih condong pada program-program konsumtif-seremonial ketimbang pembenahan infrastruktur dasar, maka “kemandirian ekonomi” yang dijanjikan hanya akan menjadi komoditas retorika musiman.
Warga Sampang saat ini tidak butuh sekedar panggung hiburan, mereka butuh air bersih yang mengalir ke rumah dan keberpihakan kebijakan yang membebaskan mereka dari jerat kemiskinan.
Komentar