Sumenep, angkatberita.id– Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, kembali jadi sorotan tajam. Tiga proyek dengan total anggaran hampir Rp600 juta itu dinilai gagal total dan hanya menjadi “monumen pemborosan”, namun hingga kini tak ada sikap tegas dari pihak terkait.
Pantauan di lapangan, bangunan yang seharusnya berfungsi sebagai saluran irigasi produktif justru lebih menyerupai parit pembuangan. Fondasi dangkal, konstruksi amburadul, hingga saluran yang tak terkoneksi dengan sumber air membuat proyek ini diprediksi tidak memberi manfaat bagi petani.
“Bungkamnya pendamping, ketua HIPPA, dan pihak-pihak terkait jelas menunjukkan lemahnya pengawasan. Program ini diduga hanya jadi formalitas dan ajang permainan oknum untuk meraup keuntungan pribadi,” tegas aktivis muda Sumenep, Bagas Arrazy, Rabu (17/9/2025).
Setiap proyek menelan dana sekitar Rp195 juta melalui kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Namun hasilnya jauh dari harapan. Bagi masyarakat, bangunan itu lebih mirip “drainase” yang hanya mengelilingi lahan tertentu, tanpa ada aliran air yang menopang pertanian.
Bagas bahkan menyamakan pola ini dengan kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sempat heboh beberapa waktu lalu. “Proyek berbasis kelompok kerap dijadikan bancakan. Negara gagal merekrut pendamping yang benar-benar bisa memastikan program berhasil. Jika pola ini dibiarkan, korupsi infrastruktur pedesaan hanya akan semakin mengakar,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pendamping, pengawas proyek, maupun instansi terkait termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tetap bungkam. (Asm)
Komentar