Sumenep, angkatberita.id — Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam pengadaan seragam sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) senilai lebih dari Rp 3 miliar pada tahun anggaran 2025 menuai sorotan tajam. Program ini dinilai rawan menjadi ajang memperkaya segelintir kelompok yang memiliki kedekatan dengan para pengambil kebijakan, ketimbang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
Aktivis muda Sumenep, Bagas Arrazy, dengan lantang mengkritik kebijakan tersebut. Menurutnya, pengadaan seragam dalam skala besar bukan hanya soal proyek, tetapi memiliki dampak ekonomi langsung terhadap pelaku UMKM lokal, terutama para penjahit dan penjual kain di Sumenep.
“Program ini tidak hanya tentang pengadaan barang, tetapi soal siapa yang menikmati keuntungan. Kalau kebijakan ini hanya berputar pada kelompok yang dekat dengan kekuasaan, maka jelas rakyat kecil kembali dikorbankan,” tegas Bagas, Rabu (8/10/2025).
Ia menyoroti pernyataan Kabid SD Dinas Pendidikan Sumenep, Ardiansyah, yang menyebutkan bahwa pengelolaan proyek bisa saja diberikan kepada UMKM lokal, tergantung keputusan tiga pihak utama: bupati, DPRD, dan kepala Bappeda.
“Kalau tidak mau ditenderkan, keputusannya ada di tiga rangkaian, satu bupati sebagai eksekutif, DPRD sebagai legislatif, dan kepala Bappeda sebagai pemegang kebijakan. Selesai itu,” kata Bagas menirukan pernyataan Kabid SD.
Bagas menilai pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana keputusan strategis masih berputar di lingkaran elite, bukan berpijak pada kepentingan masyarakat luas. Ironisnya, Sumenep saat ini berstatus sebagai kabupaten termiskin ketiga di Jawa Timur, sehingga setiap kebijakan seharusnya diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan memperlebar jarak antara penguasa dan masyarakat kecil.
“Kalau dunia pendidikan saja dijadikan ladang untuk memperkaya kelompok tertentu lewat mekanisme tender yang itu-itu saja pemenangnya, untuk apa ditenderkan? Kenapa tidak langsung libatkan UMKM lokal? Itu lebih relevan dan berdampak,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hasil penelusurannya ke lapangan menunjukkan UMKM lokal siap memenuhi kebutuhan seragam sesuai spesifikasi pemerintah dengan harga Rp 200 ribu per paket. Artinya, potensi keterlibatan ekonomi lokal sangat besar jika pemerintah mau mengambil langkah keberpihakan nyata.
“Kini pengusaha UMKM Sumenep hanya menunggu bagaimana sikap pemerintah terhadap polemik ini. Kami akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tapi benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (Asm)
Komentar