Disdik Sampang Bantah Dugaan Pungli Seragam dan Siswa Titipan, Mahasiswa Tetap Mendesak Evaluasi Sekolah

- Redaksi

Jumat, 19 September 2025 - 19:32 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sampang, angkatberita.id – Isu dugaan praktek jual beli seragam sekolah serta penerimaan siswa titipan di sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Sampang mendapat tanggapan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, Mohammad Fadeli.

Fadeli menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi adanya pungutan liar sebagaimana yang ditudingkan, menurutnya, seragam yang ada di sekolah sebatas identitas wajib siswa, termasuk pakaian olahraga yang dipakai pada hari tertentu, bukan dalam bentuk komersialisasi.

“Secara berkala kami sudah mengingatkan sekolah agar tidak ada transaksi seragam, ke depan, akan kami pertegas lagi melalui surat edaran resmi,” tegas Fadeli.

Baca Juga :  Sebanyak 71 Ribu Warga, Pemkab Bangkalan Ambil Alih Jaminan Kesehatan Lewat UHC

Terkait tuduhan adanya siswa titipan, ia memastikan sistem penerimaan peserta didik baru, khususnya di sekolah yang dianggap favorit, sudah dilakukan berbasis online, mikanismenya terbuka dan dapat diakses masyarakat, sehingga skor nilai tidak bisa dimanipulasi.

Pernyataan ini disampaikan Fadeli setelah sekelompok mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Disdik Sampang pada Kamis (18/9/2025).

Baca Juga :  Bupati Anwar Sadat Sambut Menkes dan Gubernur Jambi di RSUD KH Daud Arif, Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Daerah

Dalam aksinya, massa menuntut adanya langkah tegas dari dinas untuk menindak kepala sekolah yang terindikasi memperjualbelikan seragam kepada wali murid, serta menyoal dugaan maraknya jalur titipan siswa di tingkat SD dan SMP.

Meski pihak Disdik sudah memberikan klarifikasi, mahasiswa tetap menekan agar evaluasi terhadap kinerja sekolah dan kepala sekolah dilakukan secara menyeluruh, mereka menilai pengawasan yang ada selama ini masih longgar, sehingga praktek semacam itu bisa saja tetap terjadi di lapangan.

Berita Terkait

Bangkit Bersama di Hari Kemerdekaan: Meneguhkan Integritas,Komunikasi,Sinergi dan Kebersamaa GM FKPPI Tangsel
HUT ke-81 RI, Wabup Muratara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Gotong Royong
Pengalihan Dana Pasar Karangploso Pembangunan Lapak Swadaya Mangkrak, Dana Diduga Dialihkan Untuk Kepentingan Partai Politik Tertentu
Proyek SPAM Pokir DPRD Sampang Desa Tambak Omben Disorot, APH dan BPK Diminta Tak Tutup Mata.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Bersama Memajukan Pertanian Pamekasan
Hanya Butuh 3 Menit Gondol Motor, Dua Residivis Curanmor di Surabaya Akhirnya Diringkus Polisi
Wujudkan Kamseltibcarlantas Kondusif, Kasat Lantas Polresta Sumenep AKP Beny Kuncoro Pimpin Rampcheck Bus di Momen HUT RI
Ada Apa dengan Laporan Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Polres Pelabuhan Belawan? Hampir Tiga Pekan, SP2HP Belum Diterima Pelapor

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 07:29 WIB

Bangkit Bersama di Hari Kemerdekaan: Meneguhkan Integritas,Komunikasi,Sinergi dan Kebersamaa GM FKPPI Tangsel

Senin, 17 Agustus 2026 - 19:19 WIB

HUT ke-81 RI, Wabup Muratara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Gotong Royong

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:58 WIB

Pengalihan Dana Pasar Karangploso Pembangunan Lapak Swadaya Mangkrak, Dana Diduga Dialihkan Untuk Kepentingan Partai Politik Tertentu

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:42 WIB

Proyek SPAM Pokir DPRD Sampang Desa Tambak Omben Disorot, APH dan BPK Diminta Tak Tutup Mata.

Senin, 17 Agustus 2026 - 06:49 WIB

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Bersama Memajukan Pertanian Pamekasan

Berita Terbaru