Aktivis Desak KPK Turun Tangan Awasi Dugaan Amburadul Proyek P3-TGAI di Sumenep

- Redaksi

Selasa, 9 September 2025 - 08:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sumenep, angkatberita.id– Dugaan amburadulnya realisasi proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memantik desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan pengawasan.

Tiga proyek dengan total anggaran hampir Rp600 juta itu dinilai gagal memberikan manfaat kepada petani, lantaran bangunannya lebih menyerupai drainase atau parit pembuangan air ketimbang saluran irigasi produktif.

Aktivis muda Sumenep, Bagas Arrazy, menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, ada pola yang mirip dengan dugaan penyimpangan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya juga ramai disorot publik.

Baca Juga :  Sebulan Menunggu Saksi Ahli, Penanganan Dugaan Pencabulan Penyandang Disabilitas di Sampang Tak Kunjung Bergerak

“Kasus P3-TGAI di Desa Aengdake ini patut dicurigai. Jangan-jangan praktiknya sama seperti BSPS, hanya menjadi formalitas dan ajang permainan oknum untuk meraup keuntungan pribadi. KPK harus turun mengawasi agar uang negara tidak terus-menerus dibuang sia-sia,” tegas Bagas, Senin (8/9/2025).

Berdasarkan pantauan lapangan, sejumlah kejanggalan terlihat jelas, di antaranya:

• Fondasi galian dangkal dan dikerjakan asal-asalan.

• Saluran irigasi tidak terhubung dengan sumber air, hanya mengandalkan tadah hujan.

• Konstruksi sebagian besar hanya mengelilingi lahan tertentu sehingga lebih menyerupai parit.

Dengan kondisi itu, proyek yang masing-masing menghabiskan anggaran sekitar Rp195 juta melalui kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Batu Emas ini diprediksi tidak akan berfungsi maksimal.

Baca Juga :  Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Pemkab Tanjabbar Luncurkan Integrasi Layanan Primer (ILP)

Bagas menambahkan, jika proyek seperti ini terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka praktik korupsi di sektor infrastruktur pedesaan akan semakin mengakar.

“KPK harus berani mengusut, sebab jika hanya mengandalkan pengawasan internal, dugaan permainan anggaran rawan ditutupi. Petani jadi korban, sementara oknum bisa menikmati hasilnya,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengawas proyek maupun instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, belum memberikan klarifikasi resmi. (Asm)

Berita Terkait

Bangkit Bersama di Hari Kemerdekaan: Meneguhkan Integritas,Komunikasi,Sinergi dan Kebersamaa GM FKPPI Tangsel
HUT ke-81 RI, Wabup Muratara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Gotong Royong
Pengalihan Dana Pasar Karangploso Pembangunan Lapak Swadaya Mangkrak, Dana Diduga Dialihkan Untuk Kepentingan Partai Politik Tertentu
Proyek SPAM Pokir DPRD Sampang Desa Tambak Omben Disorot, APH dan BPK Diminta Tak Tutup Mata.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Bersama Memajukan Pertanian Pamekasan
Hanya Butuh 3 Menit Gondol Motor, Dua Residivis Curanmor di Surabaya Akhirnya Diringkus Polisi
Wujudkan Kamseltibcarlantas Kondusif, Kasat Lantas Polresta Sumenep AKP Beny Kuncoro Pimpin Rampcheck Bus di Momen HUT RI
Ada Apa dengan Laporan Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Polres Pelabuhan Belawan? Hampir Tiga Pekan, SP2HP Belum Diterima Pelapor

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 07:29 WIB

Bangkit Bersama di Hari Kemerdekaan: Meneguhkan Integritas,Komunikasi,Sinergi dan Kebersamaa GM FKPPI Tangsel

Senin, 17 Agustus 2026 - 19:19 WIB

HUT ke-81 RI, Wabup Muratara Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Gotong Royong

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:58 WIB

Pengalihan Dana Pasar Karangploso Pembangunan Lapak Swadaya Mangkrak, Dana Diduga Dialihkan Untuk Kepentingan Partai Politik Tertentu

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:42 WIB

Proyek SPAM Pokir DPRD Sampang Desa Tambak Omben Disorot, APH dan BPK Diminta Tak Tutup Mata.

Senin, 17 Agustus 2026 - 06:49 WIB

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Bersama Memajukan Pertanian Pamekasan

Berita Terbaru