Sorong Selatan Memanas, Masyarakat Adat Blokade Jalan Tolak Dugaan Konflik Lahan

- Redaksi

Kamis, 30 April 2026 - 09:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SORONG SELATAN (ANGKAT BERITA) – Situasi di Kabupaten Sorong Selatan memanas setelah masyarakat adat pemilik hak ulayat menutup akses utama Teminabuan – Ayamaru pada Rabu (29/04/2026) sebagai bentuk protes atas dugaan konflik pelepasan tanah adat yang disebut tidak melibatkan seluruh keluarga besar pemilik lahan.

Aksi penutupan jalan berlangsung di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan dan sempat mengganggu mobilitas warga di jalur vital tersebut.

Warga memblokade akses sebagai bentuk tekanan agar persoalan status tanah ulayat yang diduga berkaitan dengan aktivitas investasi perusahaan segera mendapat kejelasan.

Masyarakat adat menilai proses pelepasan maupun pembebasan lahan tidak dilakukan secara transparan, sejumlah warga mengaku tidak mengetahui secara utuh proses yang menyangkut tanah leluhur mereka, sehingga memicu penolakan dari pemilik hak ulayat.

Baca Juga :  Polantas Menyapa Sahur Off The Road, Wujud Nyata Kepedulian Satlantas Polres Sumenep

“Yang kami perjuangkan ini bukan sekedar tanah biasa, tapi tanah adat warisan leluhur yang punya nilai sejarah bagi keluarga besar kami, kami menutup jalan karena merasa ada proses yang tidak terbuka terkait pelepasan lahan,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, masyarakat adat tidak menolak pembangunan maupun investasi, namun menuntut keterbukaan serta penghormatan terhadap hak ulayat.

“Kami tidak anti investasi, tapi jangan sampai perusahaan masuk lalu hak kami diabaikan, kalau memang mau menggunakan tanah ini, harus jelas prosesnya dan seluruh pemilik hak ulayat harus dilibatkan,” lanjutnya.

Baca Juga :  Lompati Sejumlah Pejabat Senior, Faisol Ansori Hadapi Ujian Meritokrasi dan Rapor Sektoral DLH

Selain menyoal legalitas lahan, warga juga menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi muncul apabila aktivitas perusahaan berjalan tanpa persetujuan yang jelas dari masyarakat adat.

Aksi blokade tersebut disebut sebagai puncak kekecewaan setelah aspirasi masyarakat dinilai belum mendapatkan ruang penyelesaian yang adil, warga mendesak pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pihak terkait segera memfasilitasi dialog terbuka guna menghindari konflik agraria berkepanjangan.

Penutupan akses Teminabuan – Ayamaru ini menjadi sinyal meningkatnya ketegangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak ulayat di Sorong Selatan, di mana masyarakat adat menegaskan akan terus mempertahankan tanah leluhur mereka hingga ada kejelasan hukum dan penyelesaian yang dianggap adil.

Berita Terkait

Bukan Sekedar Dijual, Tanah Aset Pemkab Sampang Diduga Hilangkan Lahan Produktif Warga
“Parah” Proyek HIPPA di Pamekasan Akali Pekerjaan, Saluran Lama Dipoles Seolah Bangunan Baru
Aset Tanah Pemkab Sampang Dijual, DPRD Mengaku Tak Pernah Membahas
80 Tahun Indonesia Merdeka, PUDAM Bangkalan Perkuat Semangat Pelayanan
HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan
Perkuat Kolaborasi dengan Kemenaker, Wabup Katamso Usulkan Modernisasi BLK dan Perluasan Program Magang
Layangan Kembali Menghiasi Langit Kuala Tungkal, 130 Peserta Ramaikan Lomba Sauk’an
Dugaan Pelanggaran POJK, KB Bukopin Pamekasan Tahan SK Pensiun Nasabah Setahun Lebih

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 08:49 WIB

Bukan Sekedar Dijual, Tanah Aset Pemkab Sampang Diduga Hilangkan Lahan Produktif Warga

Kamis, 13 Agustus 2026 - 06:23 WIB

“Parah” Proyek HIPPA di Pamekasan Akali Pekerjaan, Saluran Lama Dipoles Seolah Bangunan Baru

Rabu, 12 Agustus 2026 - 23:19 WIB

Aset Tanah Pemkab Sampang Dijual, DPRD Mengaku Tak Pernah Membahas

Selasa, 11 Agustus 2026 - 16:38 WIB

80 Tahun Indonesia Merdeka, PUDAM Bangkalan Perkuat Semangat Pelayanan

Selasa, 11 Agustus 2026 - 16:38 WIB

HMI Dorong Evaluasi IPAL 22 Puskesmas di Bangkalan

Berita Terbaru