Tanjung Jabung Barat (ANGKAT BERITA) Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 154 Tanjung Jabung Barat di Desa Lampisi, Kecamatan Renah Mendaluh, kembali menuai sorotan.
Selain temuan lapangan yang menunjukkan pekerjaan terkesan dikerjakan asal-asalan, warga kini mulai mempertanyakan transparansi anggaran yang tidak dicantumkan secara jelas pada papan proyek.
Padahal, sesuai aturan keterbukaan informasi publik, setiap proyek yang dibiayai APBD wajib mencantumkan nilai anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Namun pada papan proyek yang terpasang seadanya di batang pohon tersebut, tidak terdapat informasi berapa besar dana APBD-P 2025 yang dikucurkan untuk pembangunan satu paket ruang kelas baru itu. Hal ini memicu dugaan bahwa proyek sengaja dibuat tidak transparan.
Di lapangan, kondisi bekisting kolom yang menggunakan kayu kasar, sambungan yang tampak tidak presisi, serta pondasi yang terlihat dikerjakan tanpa kerapian, membuat publik semakin bertanya-tanya:
Apakah pekerjaan sesuai dengan nilai anggaran yang sesungguhnya? Atau justru terjadi pengurangan spesifikasi?
Sejumlah warga yang ditemui di lokasi menyampaikan kekecewaan mereka. Salah satu warga, yang tinggal tidak jauh dari area sekolah, mengaku kerja proyek sudah menimbulkan kecemasan sejak tahap awal.
“Ini uang rakyat, tapi papan informasinya saja tidak ada anggarannya. Kita tidak tahu proyek ini nilainya berapa. Kalau begini, bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi? Kualitasnya saja sudah terlihat meragukan,” ujar seorang warga.
Warga lain juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak konsultan dan dinas terkait.
“Seharusnya proyek sekolah dibuat sebaik mungkin. Ini ruang belajar anak-anak, bukan bangunan gudang. Kalau baru pondasi saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jadinya?” ungkap warga lainnya. Rabu (19/11)
Pelaksana proyek tercatat adalah CV. Putra Prayoga, sementara pengawas teknis dari CV. Activa Engineering Consultant. Namun keberadaan pengawas di lapangan tak terlihat aktif memastikan mutu pekerjaan.
Beberapa warga juga menilai bahwa pemasangan papan informasi di batang pohon bukan pada lokasi yang layak dan mudah dilihat semakin menunjukkan minimnya komitmen transparansi.
Tanpa kejelasan anggaran, publik tidak dapat mengukur apakah kualitas pekerjaan sepadan dengan dana yang dikeluarkan. Apalagi pembangunan fasilitas pendidikan memiliki risiko keselamatan tinggi apabila dikerjakan tidak sesuai standar konstruksi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan pertanyaan warga, terutama mengenai besaran anggaran serta pengawasan teknis yang semestinya melekat pada proyek pendidikan.
Masyarakat berharap pemerintah hadir menjelaskan, bukan justru membiarkan proyek pendidikan dipenuhi tanda tanya sejak awal pekerjaan.
Komentar