Sumenep, angkatberita.id – Rapat paripurna penyampaian laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025, Selasa (2/9/2025), berubah menjadi panggung kritik bagi seluruh fraksi DPRD Kabupaten Sumenep. Aspirasi masyarakat yang dihimpun dari masa reses 22–29 Agustus lalu menyingkap wajah buram pembangunan daerah: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kesejahteraan, semuanya dinilai bermasalah.
Fraksi PKB menyorot keras lambannya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. “Kasus ini muncul sejak Januari, puncaknya Juli–Agustus. Tapi respon pemerintah terkesan lambat. OPD harus lebih sigap hadir di tengah masyarakat,” tegas juru bicara PKB, M. Muhri. PKB juga menyinggung kelangkaan pupuk dan ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan, terutama di Giligenting.
Nada serupa datang dari Fraksi Demokrat yang bahkan lebih tajam. Mereka menyebut ledakan kasus campak, dengan lebih dari 2.000 kasus dan 17 korban jiwa, sebagai bukti kelalaian fatal pemerintah.
“Ini alarm keras kegagalan pencegahan sejak dini,” ujar Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi.
Fraksi NasDem mengangkat problem klasik: listrik kepulauan yang tak kunjung teratasi. “Hak dasar warga kepulauan soal listrik bertahun-tahun disuarakan, tapi tak juga terealisasi,” sindir Samsiyadi. NasDem juga menuntut konsistensi Perda Perlindungan Nelayan serta evaluasi regulasi Pilkades yang dianggap menguntungkan petahana.
Sementara Fraksi PAN menyoroti ancaman sosial-ekonomi. “Pengangguran dan kemiskinan makin tinggi. Pemkab harus hadir dengan strategi nyata,” tegas Gunaifi Syarif Arrodhy. PAN juga memperingatkan bahaya narkoba yang mulai merambah kepulauan.
Fraksi PDIP mengingatkan agar laporan reses tidak berhenti sebatas seremonial. Mereka menyoroti jalan poros Mandala Dungkek, minimnya transportasi laut, kekurangan daya listrik di Rubaru, hingga lemahnya dukungan modal bagi UMKM dan kelompok tani.
“Hasil reses jangan sekadar dibaca lalu dilupakan,” tegas Abd. Rahman.
Sorotan juga datang dari fraksi gabungan Gerindra–PKS. Mereka menyebut pemerataan pembangunan masih jauh dari harapan. “Jalan rusak, layanan kesehatan minim, air bersih terbatas, listrik belum merata, ambulance laut pun belum ada,” papar Agus Hariyanto.
Tak kalah keras, Fraksi PPP mendesak perhatian serius pada pendidikan berbasis pesantren. “Banyak pesantren dan madrasah dengan fasilitas seadanya. Pemerintah harus hadir dengan dukungan infrastruktur, beasiswa santri, dan penguatan ekonomi pesantren,” ujar juru bicara PPP.
Selain itu, PPP menyinggung distribusi pupuk bagi petani kecil serta layanan kesehatan ibu dan anak yang dinilai masih tertinggal.
Di ujung rapat, semua fraksi satu suara: pemerintah daerah jangan hanya menumpuk laporan reses sebagai arsip formalitas.
“Kami ingin aspirasi masyarakat benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan dan diwujudkan dalam kebijakan nyata,” tegas pimpinan rapat.(Asm)
Komentar