Sumenep, angkatberita.id– Aroma permainan kotor dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kian menyengat. Warga setempat menjerit akibat mesin kendaraan dan peralatan mereka rusak diduga karena ulah oknum penyalur yang nekat mengabaikan prosedur standar distribusi BBM.
Informasi yang dihimpun, mobil tangki milik SPBU Kompak di Desa Ketupat, Raas, diduga kuat tidak memiliki kompartemen pemisah bahan bakar. Akibatnya, satu tangki yang baru saja digunakan untuk mengangkut Pertalite, langsung dipakai kembali untuk Solar, tanpa proses pembersihan sama sekali.
Praktik jorok ini sudah lama jadi keluhan masyarakat. Namun ironisnya, pihak manajemen SPBU hingga kini diam seribu bahasa, seolah menutup mata atas kerusakan yang ditimbulkan.
“Tangki itu gak pernah dicuci. Habis Pertalite langsung Solar. Akibatnya, mesin diesel warga banyak yang rusak. Injektor jebol, pompa bahan bakar aus. Tapi pihak SPBU cuek saja!” ujar salah satu warga Raas dengan nada kesal.
Nama H. Hosni, pemilik mobil tangki, kini mencuat sebagai pihak yang diduga paling bertanggung jawab atas praktik kotor itu. Warga menilai, H. Hosni dan pengelola SPBU Kompak Raas bersekongkol menikmati keuntungan di atas penderitaan masyarakat.
“Kami muak! Kalian enak-enakan foya-foya, sementara kami harus keluar biaya besar memperbaiki mesin yang rusak gara-gara ulah kalian,” tegas seorang warga yang enggan disebut namanya.
Kerusakan ini tidak hanya menimpa kendaraan roda dua dan empat, tetapi juga mesin kapal nelayan dan genset warga, yang sangat bergantung pada bahan bakar solar murni.
Warga mendesak pengawas SPBU dari tingkat kabupaten hingga provinsi segera turun tangan. Mereka menilai, pembiaran ini sudah mengarah pada kejahatan sistematis dan terstruktur dalam tata kelola BBM bersubsidi di pulau terluar itu.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk kejahatan yang terstruktur dan masif. Banyak warga tidak berani bersuara karena mereka (oknum-oknum) punya relasi kuat dan dilindungi,” ungkap sumber lain dengan nada getir.
Aktivis lokal dan warga menuntut Pertamina dan aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh. Dugaan pelanggaran prosedur distribusi BBM ini bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga berpotensi melanggar aturan keselamatan distribusi energi.
“Kalau Pertamina dan aparat diam, ini jadi preseden buruk. Rakyat kecil yang jadi korban, sementara pelaku tetap bebas berkeliaran,” kata warga Raas lainnya. (Asm)
Komentar