Sumenep (angkatberita) — Potret buram infrastruktur kembali dipertontonkan di Kabupaten Sumenep. Jalan poros desa yang menghubungkan tiga kecamatan kini tak lagi sekadar rusak, melainkan telah “naik level” menjadi wahana air dadakan. Genangan lumpur menyerupai kolam membuat warga geram, bahkan menjadikannya bahan satire: jalan diperlakukan layaknya lokasi sport pancing.
Fenomena itu terjadi di ruas jalan poros yang membentang dari Desa Batuputih Daya, Kecamatan Batuputih, hingga Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep. Kerusakan terparah terkonsentrasi di Desa Giring dan Desa Gadding, Kecamatan Manding—wilayah yang seharusnya menjadi jalur strategis penggerak ekonomi warga.
Beredarnya video dan komentar pedas warga di media sosial memperlihatkan betapa parah kondisi jalan tersebut. Aspal lenyap, lubang besar dipenuhi air keruh, membuat kendaraan nyaris tak bisa melintas. Alih-alih diperbaiki, jalan itu seolah dibiarkan berubah fungsi menjadi “destinasi wisata gagal” versi pemerintah daerah.
Padahal, jalan tersebut merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Jalur ini selama bertahun-tahun menjadi akses tercepat warga menuju pusat kota, sekaligus jalur distribusi hasil pertanian dari lahan sawah dan perkebunan di sekitarnya. Kini, urat nadi itu nyaris putus.
“Ini bukan sekadar rusak, tapi sudah keterlaluan. Jalan seperti kolam, bukan infrastruktur,” keluh salah satu warga setempat.
Kekecewaan serupa disampaikan Anggota DPRD Sumenep Dapil V, M. Muhri, yang menilai Pemkab Sumenep terkesan menutup mata terhadap penderitaan rakyat.
“Sudah lama jalan itu rusak, terutama di Desa Giring dan Desa Gadding. Sampai sekarang tidak ada perbaikan. Ini pembiaran nyata,” tegas Muhri.
Menurutnya, dampak dari kerusakan jalan tersebut sangat serius. Distribusi hasil pertanian tersendat, biaya angkut melonjak, dan aktivitas ekonomi warga melemah. Ironisnya, semua beban itu harus ditanggung masyarakat kecil, sementara pemerintah justru terkesan sibuk dengan agenda lain.
“Kalau terus dibiarkan, jangan heran kalau ekonomi warga makin tercekik. Ini bukan soal kenyamanan, ini soal hajat hidup rakyat,” tandasnya.
Muhri juga menepis dalih klasik soal keterbatasan anggaran. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka perbaikan jalan penghubung antar-kecamatan semestinya menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar wacana.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, Salamet Supriyadi, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon tak mendapat respons, memperkuat kesan bahwa jeritan warga kembali dibiarkan menggema tanpa jawaban.
Komentar